BERITA TERKINI :
Home » » Rekontruksi Gaza, Politik Kalahkan Kemanusiaan (kolom)

Rekontruksi Gaza, Politik Kalahkan Kemanusiaan (kolom)




Adnan Abu Amer
Konferensi rekontruksi Gaza sudah dihelat 12 Oktober lalu di Kairo. Sebelum digelar, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengegolkan proyek-proyek rekontruksi dengan melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait terutama UNRWA, program-program PBB untuk pembangunan dan koordinasi dengan pemerintah rekonsiliasi Palestina yang mengatur semua proyek rekontruksi.

Data Kehancuran
Kementerian Pekerjaan Umum di Gaza merilis data kehancuran, sebanyak 20 ribu unit hunian hancur total atau rusak parah dan 40 ribu unit hunian lainnya rusak sebagiannya. Jika truk pengangkut bahan bangunan dan barang yang diizinkan hanya 1100 truk setiap bulannya sejak awal 2014, maka warga Palestina membutuhkan waktu 50 tahun untuk membangun 89 ribu rumah baru di Jalur Gaza dan 226 sekolah baru, masjid, klinik, sumur air, pabrik, dan penampungan air dan sanitasi jika lalu lintas warga dikekang seperti sekarang.
Sementara data UNRWA menyatakan, agresi 'Israel' ke Gaza memaksa 400 ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka, 250 ribu di antaranya mengungsi di 18 sekolah milik UNRWA, 150 ribu lainnya tinggal di taman-taman umum, rumah sakit, gereja dan jalan-jalan.
Penulis memiliki informasi rahasia sebelum konferensi rekonstruksi Gaza digelar. Sejumlah lembaga ekonomi ingin memperoleh bagian dana rekontruksi dalam jumlah besar. Mereka mempromosikan diri di hadapan negara-negara donor baik Arab atau barat. Mereka ingin menunjukkan mereka mampu menjalankan proyek rekotruksi Gaza dengan standar internasional.
Dari data Kementerian Tenaga Kerja di Gaza yang mendekat final, total bahan bangunan yang dibutuhkan untuk rekontruksi Gaza mencapai 1,5 juta ton semen, 227 ribu ton baja, dan 5 juta ton bebatuan.
Semua pihak penentu kebijakan di Gaza dan di luarnya sudah paham apa yang terjadi bukanlah persaingan antara perusahaan-perusahaan di sub sektor, karena mereka mengajukan proyek-proyek dan rencananya berdasarkan pengaruhnya di lembaga pelaksana resmi Palestina yang bisa menjadikan mereka memiliki hak monopoli atas proyek-proyek rekontruksi.
Jika persaingan ingin berujung kepada monopoli, maka banyak sub sektor yang tidak bisa memberikan sumbangsih dalam rekontruksi ini. Sejumlah perusahaan berusaha melakukan kesepakatan rahasia dengan alasan untuk kemudahan dan mendukung sub sektor untuk kembali aktif. Ada kekhawatiran akan terbentuk polarisasi antara lembaga-lembaga ekonomi besar untuk rekontruksi Gaza.
Hal itulah yang mendorong sejumlah organisasi dan lembaga swasta di sub sektor di Gaza untuk menyepakati dibentukanya “Badan Nasional untuk Rekontruksi Gaza” yang bertugas merancang dan merencanakan, mengawasi dan memantau dengan transparan serta menyatukan usaha rekontruksi dengan rujukan yang jelas dan menghilangkan segala penghalang dengan standar yang baik.
Persaingan rekontruksi Gaza juga terjadi antara Mesir dan 'Israel', dan terkait dengan bahan bangunan. Sementara perlintasan Rafah ditutup karena faktor politik. Namun hal itu merugikan perusahaan-perusahaan Mesir secara telak yang mengandalkan bahannya dari gas khususnya “semen militer” yang dimiliki oleh pasukan bersenjata Mesir.  Akibat penutupan ini, 12 perusahaan di Sinai non aktiv karena akad hanya dimiliki oleh badan rekontruksi kementerian pekerjaan umum Palestina untuk menyuplai Jalur Gaza  dengan bahan bangunan.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan 'Israel' berusaha menang dalam proses rekontruksi Gaza daripada perusahaan Mesir. Perusahaan 'Israel' ini pernah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Palestina dan instansi Mesir untuk rekontruksi Gaza di masa lalu melalui donor Qatar 500 juta dolar. Dengan itu, sebagian bahan bangunan mereka masukkan ke Jalur Gaza  namun kemudian 'Israel' menolaknya masuk melalui Rafah dan memaksa memakasukkannya ke perlintasan lain.
Persaingan dan perebutan proyek itu diakibatkan karena mereka khawatir sebagian besar dana rekontruksi akan jatuh di tangan Hamas yang menyatakan sejak awal tidak setuju untuk intervensi dengan gerak ekonomi yang seharusnya disegerakan. Meski Hamas juga keberatan tentang tidak adanya perangkat pemantau yang transparan karena dewan parlemen yang resmi di Palestina sudah dibubarkan sehingga sangat mungkin ada permainan dana tersebut. Mereka pun khawatir dana itu akan nyasar di saku mereka yang dekat dengan Otoritas Palestina.
Pada beberapa pekan terakhir, Hamas berusaha memberikan bantuan sementara kepada korban perang di Gaza. Mereka membagikan 32 juta USD.
Di tengah itu, delegasi PBB untuk Timur Tengah Robert Serei awal September lalu menyatakan rencana memasukkan bahan bangunan ke Gaza dan mendatangkan 250-500 pengawas internasional untuk menjamin proses rekontruksi dan mengawasi agar bahan itu tidak sampai di tangan Hamas. Ini mengindikasikan kuat bahwa proyek rekontruksi Gaza sudah menjadi politis dan bukan untuk kepentingan dan memperjuangkan visi kemanusiaan.
Syarat-syarat 'Israel'
Sebelumnya 'Israel' ngotot mensyaratkan rekontruksi Gaza agar faksi-faksi perlawanan Palestina, terutama Hamas agar melucuti senjata. Namun 'Israel' belakangan mundur dan hanya mensyaratkan agar tetap menjaga gencatan senjata dan harus ada niat melucuti senjata di masa mendatang.
Namun demikian, 'Israel' tetap khawatir Hamas akan memanfaatkan dana rekontruksi untuk membangun kembali terowongannya dan mengubah status quo di Jalur Gaza. 'Israel' juga menyebar pasukan polisinya di perlintasan Rafah, Karem Abu Salem dan Eirez.
Lebih dari itu, 'Israel' menyatakan, semua bahan bangunan untuk rekontruksi Gaza akan masuk melalui perlintasan milik 'Israel' dan diawasinya dan meminta agar wewenang rekontruksi sepenuhnya di tangan pemerintah persatuan Palestina yang dipimpin oleh Rami Hamdallah dan bukan hanya simbolik saja. Dengan kata lain, Hamas harus menyerahkan wewenan Jalur Gaza  secara penuh kepada pemerintah persatuan.
'Israel' menganggap tidak penting konferensi rekontruksi Gaza di Kairo. Sebab yang mengendalikan sepenuhnya adalah Tel Aviv dan bukan Kairo. Sementara Otoritas Palestina bertugas menjamin rekontruksi berjalan sesuai kehendak 'Israel'. Amos Gilat, kepala instansi politik dan keamanan di kementerian pertahanan 'Israel' menyebut konferensi rekontruksi Gaza sebagai serial basa-basi.
Karena itu, 'Israel' mengancam akan menghalangi rekontruksi Gaza jika Hamas tanpak menggunakan sebagian kecil dana bantuan internasional dan bahan bangunannya untuk memperbaiki sarana perangnya dan terowongan.
Akhirnya, kini menjelang musim dingin, warga Palestina pasti membutuhkan tempat berlindung lebih hangat. Mereka kini masih terdampar di tempat-tempat penampungan yang tidak memiliki alat pelindung dari hujan dan cuaca dingin. Namun mereka juga yakin bahwa jalan rekontruksi tidaklah mudah. Mereka semakin yakin bahwa sisi politik telah mengalahkan sisi kemanusiaan dalam kasus tragedi perang dan imbas kerusakannya di Gaza. (at/infopalestina.com/aljazeera.net)
Bagi Artikel ini :

0 Komentar:

Sampaikan komentar anda

Untuk perbaikan kami... !

 
Supported by : KNRP Kota Bima | Divisi Media dan Humas
Hak Cipta © 2013-2014 KNRP│Kota Bima Online - All Rights Reserved
Web prepared by abujadidbima Published by Divisi Media dan Humas
Proudly developed by abujadidbima